Studi mengenai Penetapan Upah Minimum Provinsi dengan kaitannya dengan Standar Kebutuhan Hidup Layak di Kalimantan Selatan

Standard

Upah atau gaji secara umum didefinikan sebagai suatu bentuk pembayaran yang bersifat periodik dari pemberi kerja kepada pekerja nya yang tertuang dalam sebuah kontrak kerja. Penetapan gaji atau upah dilaksanakan setiap tahun untuk menyesuaikan dengan inflasi atau kondisi ekonomi terkini. Idealnya, proses penerapan standar upah ditentukan oleh dewan pengupahan daerah yang terdiri dari pengusaha, serikat pekerja, akademisi serta birokrat yang secara bersama-sama membentuk tim untuk melakukan survey mengenai harga sejumlah kebutuhan, untuk mendapatkkan angka Kebutuhan Hidup Layak. Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan kepada kepala pemerintahaan di daerah upah minimum provinsi (UMP) untuk disahkan. KHL ditetapkan sebagai dasar penentuan upah minimum dengan berdasar pada kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dsb.

Disatu sisi, pekerja atau buruh menghendaki upah yang layak bagi untuk menghidupi keluarganya, dilain pihak, para pengusaha berupaya untuk menekan biaya produksi dan operasional, sehingga konflik syarat kepentingan ini akan terus terulang setiap tahunnya, yang tidak jarang merugikan semua pihak.
Pertanyaan mendasar yang menyelimuti proses penetapan upah standar ini adalah apakah besaran upah sudah adil dan mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha. Pada dasarnya penetapan upah yang wajib dipatuhi oleh perusahaan seperti ini sedikit banyaknya belum mencerminkan keadilan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,pegusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan UMP dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan ancaman sanksi penjara dari satu hingga empat tahun dan denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta.

Pada prinsipnya, sistem penetapan upah minimum dilakukan untuk mengurangi eksploitasi terhadap buruh/pekerja. Penetapan upah minimum juga merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadapa buruh/pekerja. Intervensi dan peranan pemerintah dalam hubungan industrial adalah bentuk penguatan terhadap posisi tawar yang memang tidak seimbang antara buruh ketika berhadapan dengan pengusaha.

Terbitnya UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenaker No.1/1999 Jo. Kepmenakertrans No.226/2000 tentang Upah Minimum, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan Keppress 107/2004 tentang Dewan Pengupahan, sangat diharapkan menjadi payung hukum bagi buruh/pekerja agar dapat mendapatkan keadilan dalam hal pengupahan. Dalam aturan tersebut juga diamanatkan mengenai KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum.

Proses Penetapan KLH:
• Ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota membentuk tim survey yang anggotanya terdiri dari unsur tripartit: perwakilan serikat pekerja, pengusaha (Apindo), pemerintah, dan pihak netral dari akademisi.
• Standar KHL ditetapkan dalam Kepmen No. 17 tahun 2005, berdasarkan standar tersebut, tim survey Dewan Pengupahan melakukan survey harga untuk menentukan nilai harga KHL yang nantinya akan diserahkan kepada Gubernur Provinsi masing-masing.
• Survei dilakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari s/d September , sedang untuk bulan Oktober s/d Desember dilakukan prediksi dengan membuat metode least square. Hasil survei tiap bulan tersebut kemudian diambil rata-ratanya untuk mendapat nilai KHL.
• Nilai KHL ini digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.
• Berdasarkan nilai harga survei tersebut, Dewan Pengupahan juga mempertimbangkan faktor lain: produktivitas, pertumbuhan ekonomi, usaha yang paling tidak mampu, kondisi pasar kerja dan saran/pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kotamadya.
• Gubernur seterusnya akan menetapkan besaran nilai upah minimum. Penetapan Upah Minimum ini dilakukan 60 hari sebelum tanggal berlakunya yaitu setiap tanggal 1 Januari.

Secara prosedural, seluruh pihak terkait sudah terakomodasi keiinginannya dalam penetapan UMP, begitu juga faktor makro dan mikro ekonomi yang menjadi indikator pertimbangan dan perumusan UMP. Namun, mekanisme tersebut harusnya diimbangi dengan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah, yaitu tingkat pendidikan dan ketrampilan kerja, kondisi pasar kerja (permintaan dan penawaran), biaya hidup (indeks harga konsumen/IHK), kemampuan perusahaan membayar biaya produksi, kemampuan serikat pekerja (keberadaan dan kekuatan SP), produktiitas kerja dan kebijakan dan investasi pemerintah (upah minimum). Faktor-faktor tersebut harus menjadi telaahan terlebih dahulu sebelum penentuan upah minimum.

Selain faktor-faktor tersebut, ada beberapa variabel tambahan juga dalam hal pertimbangan penetapan upah minimum, yaitu kebutuhan hidup layak, indeks harga konsumen, kemampuan dan kelangsungan perusahaan, upah yang berlaku pada umumnya didaerah lain, kondisi pasar kerja, tingkat perkembangan ekonomi dan pendapatan perkapita, produktivitas tenaga kerja, dan usaha marginal. Variabel-variabel tersebut harusnya juga menjadi landasan utama dalam hal pertimbangan upah minimum, dikarenakan selain variabel tersebut merupakan indikator dalam pertumbuhan ekonomi, juga merupakan turunan dari standar yang diberlakukan oleh International Labor Organization.

International Labor Organization (ILO) menerapkan standar pengupahan pekerja yang tertuang dalam “Wage-Fixing Machinery: Aplication and Supervision”, disebutkan bahwa standar pengupahan harus berdasarkan pada 4 kriteria: Kebutuhan Dasar Hidup, Kapasitas Industri dalam hal finansial, perbandingan standar hidup dengan masyarakat sosial, dan struktur perekonomian nasional. Indonesia dalam hal ini baru mengadopsi poin Standar Hidup Layak, sehingga pada prakteknya masih banyak terjadi ketidakadilan dalam hal penerapan standar hidup layak.

Di Kabupaten Batola, Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin ditetapkan KHL tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp. 1,294,595, Rp. 1,412, 678, dan Rp. 1,352,289 dengan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 sebesar Rp. 1,337,500 dengan kenaikan sebesar 9.16% dibandingkan besaran UMP tahun 2012.

Ketentuan dalam UMPS ditetapkan dengan beberapa kriteria, yaitu hanya untuk pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun dengan waktu Kerja upah bulanan ( 7 Jam sehari / 40 jam seminggu – 6 hari kerja dalam seminggu) dan industri yang tidak diatur dalam UMPS wajib mengikuti besaran UMP. Tidak banyak kasus yang ditemui dalam hal penetapan UMP, namun ditemukan sedikit keberatan dari segelintir perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, meskipun tidak sampai ada meminta penangguhan UMP bagi perusahaan mereka.

Berkaca dari banyaknya kasus penangguhan dibeberapa daerah lain di Indonesia, penerapan UMP, UMK ataupun UMKab tidak sepenuhnya efektif, karena tidak mempertimbangkan aspek besar kecilnya skala perusahaan. Akan menjadi tidak adil apabila perusahaan sebesar Sinarmas atau Gudang Garam membayar upah pekerjanya dengan UMK dan disaat yang sama usaha berskala kecil juga diwajibkan melaksanakan hal yang serupa. Dengan adanya aturan mengenai UMPS diharapkan menjadi cikal bakal pengaturan upah minimum berbasis sektoral atau berbasis skala perusahaan.

Dalam kebijakan penetapan UMP, para pengusaha harus berpikir rasional dalam menerima usulan kenaikan UMP alasannya tentu efisiensi produksi. Faktor produksi dikenal dengan istilah input sedangkan hasil dikenal dengan output. Hubungan kedua variabel ini dapat dinyatakan dengan persamaan, sebagai berikut:
Q= f (K, L, R, dan T)
Q adalah output, sedangkan K, L, R, dan T merupakan input. Input K adalah jumlah modal. L adalah jumlah tenaga kerja, N adalah jumlah sumber daya alam, dan T adalah teknologi. Besarnya jumlah output yang dihasilkan tergantung dari penggunaan input-input tersebut. Jumlah output dapat dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan penggunaan jumlah input K, L, dan N atau meningkatkan teknologi. Untuk memperoleh hasil yang efisien, produsen dapat melakukan pilihan penggunaan input yang lebih efisien. Konsep faktor produksi seperti yang inilah berlaku sekarang ini hak-hak buruh sebagai pekerja akan diabaikan para pengusaha akan menekan UMP seminimal mungkin, alasannya dengan menekan harga buruh yang rendah tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha itu akan lebih tinggi.

Secara umum, bagi perusahaan yang tergolong padat modal, perusahaan exportir dan perusahaan asing akan membayar pekerjanya lebih tinggi, dibandingkan perusahaan yang padat karya. Hal ini dapat dilihat dari skala perushaan-perusahaan yang tergolong perusahaan besar atau multinasional, dalam hal ini kemeampuan finansial perusahaan tersebut merupakan penentu utama dalam hal pengupahan pegawainya. Disisi lain, pekerja harian lepas menerima upah rata-rata sekitar upah minimum dan sekitar 44% dari pekerja dalam kategori ini dibayar lebih rendah daripada upah minimum. Sebaliknya, pekerja bulanan tetap umumnya menerima upah lebih tinggi daripada kategori pekerja-pekerja lainnya. Menurut responden dari perusahaan, cara penetapan kebijakan upah minimum sekarang ini telah menghambat perkembangan sejumlah perusahaan, sehingga menghambat peningkatan penyerapan tenaga kerja, kebijakan upah minimum juga telah menjadi salah satu penyebab utama perselisihan perburuhan.

Dalam hal ini terjadi ketidakadilan dalam hal penetapan upah minimum, karena tidak berdasarkan skala besar kecilnya perusahaan. Departemen Perindustrian dan Perdagangan mengelompokkan industri dengan beberapa parameter; perusahaan berbasis tenaga kerja (industri rumah tangga, industri kecil, sedang dan besar), perusahaan berbasis barang yang dihasilkan (industri ringan, sedang dan berat), perusahaan berbasis daerah pemasaran (basic industry dan non-basic industry), perusahaan berdasarkan tenaga kerja dan modal (industri padat karya dan padat modal), dll. Dari pengelompokan tersebut, tidak jelas arah kebijakannya terkait dengan sistem pengupahan, padahal apabila ditelaah lebih lanjut akan menjadikan sistem pengupahan di Indonesia menjadi lebih adil serta sesuai dengan kondisi yang ada..

Idealnya sistem pengupahan didasarkan pada pengelompokkan industri terlebih dahulu, diteruskan dengan pengelompokkan perusahaan berdasarkan kekuatan finansial (Net profit income after interest and tax) baru dihitung besaran upah minimumnya. Itupun juga disesuaikan dengan keahlian (skills) dan tingkat pendidikan yang pekerja tersebut, sehingga pada akhirnya, level pendapatan pekerja dapat disesuaikan dengan adil dan tidak memberatkan semua pihak. Namun harus diakui sistem tersebut sudah pasti belum dapat diterapkan, terkait dengan lemahnya sistem dan pengawasan yang ada, belum lagi besarnya biaya untuk melakukan hal tersebut, sehingga dipilihlah KHL sebagai basis pengupahan bagi pekerja.

Sebelum krisis, upah minimum ditetapkan sekali setiap tahun. Namun satu dekade terakhir ini dibeberapa wilayah tingkat upah minimum telah diubah lebih dari satu kali dalam setahun. Akibatnya, hal ini menimbulkan masalah bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan dan memperkirakan aliran dana. Disamping itu, hal ini juga menimbulkan kesulitan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah menandatangani kontrak dengan pembeli. Perhitungan biaya dalam kontrak tidak memasukkan kenaikan tingkat upah yang tidak diperkirakan sebelumnya, sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

Upah minimum tampaknya juga telah mengurangi insentif bagi pekerja untuk meningkatkan produktivitas. Sejak akhir tahun 1980an tingkat upah minimum sudah mengalami kenaikan dengan cepat sehingga telah mencapai satu titik dimana upah minimum menjadi tingkat upah yang berlaku bagi sebagian besar pekerja. Hal ini terutama terjadi di perusahaan-perusahaan skala menengah dan kecil. Semua pekerja tidak terampil dan setengah terampil di perusahaan-perusahaan ini kini menerima upah yang kurang lebih sama besarnya, yaitu upah minimum. Akibatnya, hal ini telah membatasi kemampuan perusahaan untuk menggunakan upah sebagai sistem insentif untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Juga terdapat kekhawatiran bahwa hal ini akan menimbulkan disinsentif bagi pekerja yang lebih produktif. Akhirnya, hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas secara keseluruhan di perusahaanperusahaan tersebut.

Dampak upah minimum terhadap perusahaan berbeda antar sektor. Dampak yang paling besar terjadi pada sektor-sektor yang padat karya. Namun, perusahaanperusahaan di sektor ini tidak mempunyai banyak pilihan selain mentaati peraturan upah minimum, sekalipun sesungguhnya mereka kesulitan untuk membayar upah pekerja pada tingkat itu. Tetapi, biaya bila tidak mematuhi peraturan diperkirakan akan lebih besar karena kemungkinan akan terjadinya perselisihan perburuhan.

Bagi perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan untuk menerapkan peraturan upah minimum memang peraturan memberi kesempatan untuk mengajukan permohonan penundaan sementara. Kombinasi antara hubungan perburuhan yang penuh masalah dan semakin banyaknya peraturan ketenagakerjaan yang cenderung memberatkan perusahaan akhir-akhir ini telah menjadi keprihatinan banyak perusahaan. Perusahaan tidak hanya harus menerapkan peraturan mengenai upah minimum, tetapi mereka juga menghadapi kesulitan untuk mempertahankan pekerja mereka, terutama karena adanya peraturan mengenai uang pesangon yang mendorong pekerja untuk keluar dari pekerjaannya hanya karena ada perselisihan kecil dengan pihak manajemen. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa perusahaan telah memilih untuk mengubah sistem kepegawaian mereka, yaitu dengan cara lebih banyak menggunakan pekerja borongan.

Ada perbedaan mendasar antara konsep upah layak dan upah minimum. Upah layak biasanya akan lebih tinggi dari upah minimum. Upah minimum secara hukum diatur dalam negara-negara yang memiliki sebuah peraturan yang ditegakkan oleh hukum (ada beberapa negara tanpa upah minimum). Di negara-negara dengan peraturan upah minimum, karyawan harus dibayar setidaknya sebesar upah minimum yang ditetapkan. Sebaliknya upah layak tidak diatur dalam hukum. Ini adalah rekomendasi untuk mencapai standar hidup yang layak. Tapi apakah karyawan mendapatkan upah yang cukup untuk hidup layak tergantung pada sejumlah faktor. Faktor-faktor ini bervariasi di seluruh negara: misalnya biaya tenaga kerja, tingkat pengangguran, budaya kewirausahaan, tanggung jawab sosial, kemauan dan kemampuan untuk membayar upah yang adil untuk pekerjaan yang jujur.

Penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan upah para pekerjayang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Namun beberapa kajian telahmenunjukkan bahwa kebijakan upah minimum tidak hanya berdampak pada upahpekerja dengan tingkat upah di sekitar upah minimum, tetapi juga berdampak padaseluruh distribusi upah. Oleh sebab itu, kebijakan upah minimum pada akhirnya akanberdampak pada harga, iklim usaha dan penyerapan tenaga kerja.Kenaikan upah minimum bagi pekerja akan memperbaiki daya beli mereka yang akhirnya mendorong kegairahan dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Tapi, bagi pengusaha yang menganggap upah merupakan biaya, kenaikan ini menyebabkan mereka harus menyesuaikan tingkat upah yang harus mereka berikan kepada pekerja dengan tingkat upah yang ditetapkan pemerintah.

ketika UMP dinaikkan maka yang terjadi adalah naiknya juga harga barang-barang, sehingga seolah akan terjadi efek yang sama terhadap buruh. Intinya, ketika pendapatan buruh naik, harga barang juga akan naik, sehingga untuk menutup belanja rumah tangga juga akan tetap sama. Kenaikan UMP pasti juga akan berdampak pada kenaikan biaya pokok produksi dan harga pokok penjualan. Di sini tentunya pihak manajemen perusahaan harus secara terus menerus melakukan upaya untuk menentukan strategi perusahaan yang setepat mungkin agar bisa melakukan efisiensi biaya, tenaga, bahan baku, dan input lainnya yang diperlukan dalam aktivitas operasional perusahaan, karena jika tidak, maka perusahaan tidak akan bisa mencapai efektivitas dan produktivitas, serta pofitabilitas. Proses efisiensi ini tidak dapat dihindari, dalam artian perusahaan juga akan melakukan efisiensi tenaga kerja.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan dalam penerapan Upah Minimum, serta implikasinya terhadap kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah:
1. Kurangnya pemahaman mengenai fungsi pekerja sebagai mitra kerja. Dalam hal ini pekerja masih selalu dipandang sebagai faktor produksi yang sedapat mungkin ditekan pengeluarannya. Dalam hal ini pemerintah sudah sewajarnya mengatur kembali sistem kontrak dan memperketat pengawasan terhadap sistem ketenagakerjaan yang dijalankan oleh perusahaan.
2. Kondisi perusahaan yang memang tidak memungkinkan. Kondisi ini dapat berkaitan dengan situasi bisnis yang sedang menurun, atau dapat pula disebabkan biaya produksi yang besar, terutama karena adanya pungutan-pungutan, baik yang resmi maupun liar. Pemerintah wajib mengatur sistem pengupahan berbasis sektoral dan subsektor dengan indikator pendapatan bersih perusahaan yang sudah diaudit sebagai parameter skala pengupahan.
3. Tingkat produktivitas pekerja yang masih rendah, hal ini berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan pekerja di sektor ini. Pemerintah bersama-sama dengan dinas terkait / badan pelatihan kerja wajib secara terus-menerus memberikan pelatihan kepada masyarakat, agar siap dalam hal bekerja, serta memiliki keterampilan sehingga mempunyai “bargaining position” yang baik di bursa kerja.
4. Struktur angkatan kerja yang belum seimbang dengan permintaan. Besarnya jumlah tenaga kerja dibandingkan dengan kesempatan kerja yang ada, otomatis akan menurunkan harga pekerja atau upah yang diterima. Pemerintah wajib terus mendukung berdirinya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian yang mandiri, sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang besar, serta sesuai dengan keterampilan dan bidang kerja.

DAFTAR PUSTAKA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan HidupLayak. 26 Agustus 2005, Jakarta
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Kep 226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 Dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum, Tanggal 5 Oktober 2000, Jakarta
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 25 Maret 2003, Jakarta.
UMR, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Upah_minimum_regional, diakses tanggal 29 November 2012.