Manajemen Kepegawaian PNS


Banyak kritik pedas mengarah ke perilaku dan kinerja dari pns. Mulai dari rekening gendut sampai image dari pns yang pemalas dan tingginya potensi praktek KKN disetiap pekerjaannya.
Reformasi PNS dimulai dengan moratorium penerimaan PNS yang sedang dijalankan, namun daerah masih dapat mengajukan penerimaan PNS untuk pos Pengajar dan Tenaga Medis. Diharapkan dengan adanya moratorium ini, struktur PNS akan semakin ramping dan kedepannya dapat dibenahi mengenai Tupoksi dari masing2 Dinas/Badan di lingkungan pemerintah provinsi/daerah.
Pemerintah juga sedang menggodok proses rekrutmen PNS menjadi lebih transparan dan menganut asas “right man on the right place”. Rekrutmen PNS akan dibuat lebih spesifik, tidak penerimaan secara massal lagi, sehingga tingkat kompetensi dan kemampuan CPNS dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Penggajian PNS juga akan dibuat sesuai volume pekerjaan dari PNS ybs. Jabatan kepala bidang program di di badan kepegawaian daerah misalnya, akan memiliki gaji lebih kecil dibandingkan kepala bidang program di PU yg notabene memiliki load kerja yg lebih padat.
Diharapkan dengan beberapa rencana reformasi birokasi ini dapat segera terwujud dan image PNS yang negatif dimata masyarakat bisa pelan2 dapat dirubah dengan menunjukan kinerja dan outcome pekerjaan yang bagus serta akuntabel.

Penulis adalah Pejabat Fungsional di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Posted with WordPress for BlackBerry.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s