Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) beserta Polemiknya


Dalam UU No 20 tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta juga merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Salah satu langkah pemerintah untuk mewujudkan itu yaitu melalui sistem pendidikan yang bertaraf internasional. Pendidikan bertaraf internasional berpedoman pada standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan di negara maju, dengan tujuan utama untuk memperkuat kualitas dan daya saing lulusan, selain itu juga sebagai antisipasi peningkatan migrasi tenaga internasional di bursa kerja.

Dibubarkannya RSBI oleh MK didasarkan atas pertimbangan bahwa RSBI dianggap bertentangan dengan misi dan visi pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945, yaitu ketidaksejalanan dengan semangat dan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ada unsur diskriminatif, dan memunculkan dualisme sistem pendidikan serta menjadikan RSBI sebagai bentuk baru liberalisasi pendidikan.
Sebelum menjamurnya sekolah negeri yang bertaraf internasional di Indonesia, pihak swasta sudah terlebih dahulu mendirikan sekolah internasional dengan bersertifikasi internasional seperti International Baccalaureate Organization (IBO) atau International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) seperti yang sudah dimiliki oleh beberapa sekolah internasional di kota-kota besar di Indonesia. Fasilitas yang ditawarkan pun bisa dibilang cukup mumpuni, mulai dari laboratorium pendidikan lengkap, perpustakaan dengan koleksi yang lengkap dan sudah terkomputerisasi, gedung olahraga beserta fasilitas pendukungnya, sarana pendukung belajar yang sangat lengkap, akses internet dll.

Inti dari kurikulum dengan sertifikasi internasional tersebut sebenarnya adalah bukan untuk memperbaiki kemampuan bahasa inggris dari siswa yang sering digembar-gemborkan, namun lebih kepada pendekatan yang lebih baik terhadap cara mandidik, sehingga siswa akan terdorong menjadi lebih mandiri dalam hal belajarnya. Pengajar juga dituntut agar mampu mengarahkan siswa untuk dapat bereksplorasi sendiri dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan melalui riset atau penelitian sederhana. Jenis pembelajaran pun banyak difokuskan kepada pembelajaran yang eksploratif, sebagai contoh, pertanyaan yang sering diajukan dalam proses belajar-mengajar adalah jenis pertanyaan terbuka, sehingga siswa dapat berpikir mandiri melalui pemahamannya terhadap suatu proses atau fenomena.

Berbeda dengan kurikulum nasional yang banyak bertumpu pada kemampuan pengajar dalam hal memberikan ilmu pengetahuan kepada siswanya dengan cara satu arah dengan sistem belajar berbasis hapalan, dalam kurikulum internasional pengajar lebih bersifat mediator yang mendorong siswa untuk dapat bereksplorasi secara aktif dalam proses belajar secara mandiri. Hal ini terlihat dari evaluasi akhir yang tidak berupa tes tertulis multiple choice / essay dengan pertanyaan tertutup, namun lebih berupa school project atau ujian bersifat essay dengan pertanyaan terbuka, sehingga kemampuan eksplorasi siswa akan menjadi hal penentu dalam hal kelulusan.

Pemerintah telah berupaya memajukan pendidikan nasional dengan membangun Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Standar serta prasyarat yang diberlakukan oleh pemerintah sebenarnya sudah ideal untuk pelaksanaan RSBI, namun pada prakteknya RSBI tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, baik dari sisi kurikulum dan sistem pendidikan, pengajar, pendanaan, serta kesiapan siswanya sendiri.

Dari sisi kurikulum yang dipakai oleh RSBI, kebanyakan belum bersertifikat internasional, dan kalaupun sudah ada rintisan kerjasama, namun tidak ditunjang dengan pengajar yang menguasai bahasa inggris yang baik dan penguasaan kurikulum yang memadai. Kalau kita telaah lagi panduan RSBI/SBI dari Kemendiknas, RSBI sebenarnya diperuntukan untuk sekolah baru, bukan sekolah yang sudah ada yang ditambahkan embel-embel RSBI, sehingga pada prakteknya, para pengajarnya pun masih menggunakan tenaga pengajar yang ada. Dengan memaksakan kondisi tersebut, pengajar yang belum menguasai kurikulum internasional akan melaksanakan proses belajar mengajar kepada siswa, sehingga pada akhirnya embel-embel RSBI hanya menjadi sekolah dengan media bahasa inggris sebagai bahasa penyampaiannya, itupun dengan bahasa inggris yang belum memenuhi syarat dalam proses belajar-mengajar. Sudah seharusnya RSBI dibentuk dari sekolah baru yang dikelola secara professional dengan bantuan IBO atau Cambridge sebagai institusi yang menaungi program internasional sekolah kebanyakan.

Pada embel-embel “international”, sekolah pada umumnya mengacu kepada sertifikasi International Baccalaureate Organization (IBO) atau the International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) dibawah pengawasan University of Cambridge. Proses sertifikasi internasional tersebut biasanya meliputi proses pengajuan, penilaian dan akreditasi yang sangat ketat dan sangat mahal, belum lagi pengajar-pengajar di sekolah tersebut diwajibkan mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi yang disyaratkan. Tidak semua sekolah internasional di Indonesia sudah tersertifikasi, belum lagi kualitas para pengajarnya yang masih minim kemampuan berbahasa inggrisnya.

Hal ini diperparah dengan evaluasi akhir yang masih menggunakan Ujian Akhir (UN), dengan kondisi belajar mengajar menggunakan metode bilingual dengan tenaga pengajar yang bukan native speaker, sehingga kemempuan siswa menyerap ilmu pengetahuan menjadi sangat minim dan berimbas kepada hasil ujian nasionalnya. Penggunaan sekolah yang sudah ada dengan menambahkan kelas internasional didalamnya menjadi problematika tersendiri di Indonesia, belum lagi kebijakan beberapa sekolah yang menarik biaya tambahan kepada siswa kelas internasional, sehingga kelas internasional identik menjadi kalangan orang berduit. Hal ini berdampak pada kurang percaya dirinya beberapa siswa yang sebenarnya memiliki kemampuan bahasa inggris serta nilai akdemik yang bagus, namun kurang mampu secara finansial.

Memang tidak semua sekolah internasional melakukan praktek-prakter seperti disebutkan diatas, namun berkaca pada sekolah internasional milik swasta, memang menjadi hal yang lumrah pendidikan berkualitas dengan fasilitas super lengkap berbanding lurus dengan harga selangit yang mesti dibayar. Pada dasarnya pembiayaan RSBI dibebankan pada APBN, APBD, serta boleh memungut biaya dari masyarakat atas dasar RAPBS yang akuntabel dengan target minimal 20% peserta didik tidak mampu mendapatkan subsidi pendidikan. Namun pada prakteknya masih ditenggarai banyaknya terjadi potensi penyimpangan sehingga memperkuat kesan bahwa kelas internasional hanya diperuntukkan bagi kalangan atas, sehingga RSBI dianggap sebagai liberalisasi pendidikan yang tidak berpihak kepada kalangan masyarakat tidak mampu.

Namun penghapusan RSBI di sistem pendidikan di Indonesia tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada, bahkan menimbulkan berbagai permasalahan baru, diantaranya psikologis siswa yang sudah terlanjur bergabung di kelas internasional dan juga pihak sekolah yang masih tetap mempertahankan status RSBI nya karena merasa sudah melaksanakan sesuai dengan panduan dan ketentuan yang disyaratkan. Pemerintah harusnya lebih peka dan lebih hati-hati lagi dalam proses perancangan kurikulum dalam sistem pendidikan nasional supaya kedepannya dapat secara optimal mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat dari UUD 1945.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s