PERANAN LEMBAGA PENJAMIN KREDIT DAERAH DALAM PEMBERIAN KREDIT KEPADA USAHA KECIL MENENGAH


Sudah banyak masukan dari perbankan untuk mendesak pemerintah agar membentuk lembaga penjamin kredit perbankan bagi UMKM. Selama ini bank kesulitan untuk memberikan kredit karena proposal usaha kecil seringkali dinilai tidak cukup layak sehingga sulit disetujui. Kalangan perbankan mengaku kesulitan dalam melakukan analisa kemampuan UMKM karena sebagian besar dari mereka tidak menerapkan manajemen usaha yang tertib. Kondisi UMKM semacam itu sangat menyulitkan perbankan dalam melakukan analisa keuangan terutama ketika hendak memberikan persetujuan atas pengajuan kredit usaha. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah mendirikan infrastruktur pendukung yang dapat berupa lembaga penjamin kredit guna memayungi keberadaan para pengusaha berskala mikro yang jumlahnya sangat besar.
Intermediasi perbankan memegang peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi suatu negara terutama pada saat negara tersebut mengalami proses pemulihan dari krisis yang parah seperti yang dialami Indonesia saat ini. Oleh karena itu, berbagai upaya dan kebijakan perlu diambil dalam mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan dimaksud baik dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pemberian kredit oleh sektor perbankan maupun dengan menerapkan ketentuan yang bersifat memaksa bank untuk meningkatkan pemberian kreditnya.
Dalam tataran operasional lembaga keuangan, perlunya jaminan bagi UMKM dikarenakan sulitnya menerapkan prinsip 5C dalam analisis pemberian kredit bagi mereka sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Perbankan. Prinsip 5C dalam pemberian kredit telah digunakan selama bertahun-tahun dan kenyataannya pada saat inimasih terus dipergunakan. Prinsip ini meliputi 5 asas, yaitu;
• Character (watak);
• Capacity (Kemampuan);
• Capital (Modal);
• Conditions; (Kondisi)
• Collateral (Jaminan).
Pendekatan untuk membantu pengembangan usaha kecil di Indonesia dalam bentuk pemberian asuransi kredit dapat menjadi solusi yang sangat tepat, sehingga dengan alasan itu maka perlindungan bagi nasabah kecil merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat untuk menciptakan kondisi dimana bank dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya sehingga mampu menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan perekonomian.
Lembaga Penjamin Kredit merupakan solusi yang paling jitu dalam hal membantu akses UMKM kepada akses permodalan. Seperti yang kita ketahui, Lembaga Penjamin Kredit sebenanrnya sudah lama beroperasi namun tidak dapat maksimal dalam operasionalnya. PT Askrindo memiliki masalah dalam hal permodalan yang sangat kecil dan memiliki jangkauan yang sangat terbatas, hanya berada pada Jakarta dan sebagian ibukota provinsi, padahal UMKM justru banyak berada di daerah dan kabupaten, sehingga aksesibilitas dari para pengusaha UMKM kepada modal masih sangat terbatas.
Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa ada beberapa alasan yang membuat peranan dari Lembaga Penjamin Kredit menjadi sangat krusial dalam pembangunan ekonomi daerah. Pertama, dari sudut pandang makro ekonomi, penjaminan kredit merupakan bentuk subsidi kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKMK) tanpa menimbulkan distorsi. Ini mengingat, dengan adanya penjaminan kredit, maka persyaratan jaminan (collateral) yang selama ini membebani UKMK akan dapat teratasi karena penjaminan kredit dapat berfungsi sebagai pengganti jaminan (collateral substitution).
Perlu diketahui, selama ini dalam prakteknya bank-bank dalam pemberian kreditnya kepada UKMK umumnya mensyaratkan jaminan sekitar 250% yaitu 100% jaminan pokok dan 150% jaminan tambahan dalam bentuk asset. Dengan persyaratan ini, jelas UKMK sulit menperoleh kredit dari perbankan, sehingga oleh perbankan UKMK dianggap tidak bankable.
Dengan adanya penjaminan kredit ini, UKMK yang sebelumnya tidak memiliki akses pembiayaan, maka melalui penjaminan kredit dapat memperoleh kredit sebagai modal usahaseh ingga mereka dapat meningkatkan produktivitas, lebih banyak menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Kedua, penjaminan kredit juga dapat digunakan sebagai media implementasi kebijakan pemerintah terhadap sektor-sektor prioritas. Melalui penjaminan kredit, maka persoalan tersebut dapat diatasi. Sebab, dengan adanya penjaminan kredit, itu berarti telah terjadi transfer risiko dari perbankan kepada pihak lain yang memiliki kapabilitas/kemampuan untuk menyerap risiko. Melalui penjaminan kredit, pemerintah juga dapat mengarahkan arus investasi ataupun dukungan pembiayaan ke sektor-sektor khusus lainnya seperti pengembangan ekspor non migas, industri-industri khusus, daerah-daerah tertentu yang kurang berkembang, serta sasaran-sasaran tertentu yang ingin dicapai seperti perbaikan lingkungan hidup, dan lain-lain.
Ketiga, penjaminan kredit juga bermanfaat bagi bank dan lembaga pembiayaan lainnya karena terdapat peluang untuk meningkatkan keuntungan sekaligus menurunkan risiko. Ini mengingat, jika eksposur risiko dijamin LPK, maka bank dan lembaga pembiayaan dapat meningkatkan kapasitas kredit dan pembiayaan sekaligus keuntungan yang akan diperoleh tanpa harus menambah modal. Kemudian, jika terjadi default, penggunaan skim penjaminan/asuransi kredit juga akan menjamin bank dan lembaga pembiayaan untuk mendapatkan pelunasan lebih cepat dibandingkan jika harus melikuidasi agunan debitur.

KESIMPULAN
a. Kurangnya permodalan, keterampilan pengelolaan dana, rendahnya kultur masyarakat terhadap asuransi dan penjaminan, serta kurangnya komitmen dan dukungan yang kongkrit dari pemerintah menyebabkan Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia tidak mampu berperan secara optimal.
b. LPKD dalam operasionalnya tetap harus bekerja sama dengan perusahaan penjaminan yang sudah ada, misalnya ASKRINDO, serta melibatkan satu bank umum yang fokus membiayai UMKM. Kerja sama tersebut dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU) yang mengatur, antara lain, penentuan mekanisme kerja sama, misalnya cakupan risk-sharing, besarnya premi, mekanisme pembayaran penjaminan, dan sebagainya.
c. Tanpa mengecilkan arti kehadiran perusahaan penjamin di Indonesia bagi pengembangan UMKM yang selama ini dirasakan cukup membantu penyediaan jaminan bagi UMKM yang membutuhkan. Tetapi juga harus menyadari bahwa dibandingkan dengan kebutuhan UMKM saat ini, bahwa dari sisi jumlah maupun jangkauannya pelayanannya perusahaan penjamin terasa masih sangat terbatas. Kendala ini semakin terlihat ketika dilihat dukungan Pemerintah terhadap pengembangan modal bagi perusahaan penjamin tidak sejalan dengan tuntutan tambahan unit usaha yang memerlukan suplemen pembiayaan. Karena itu menjadi tugas kita bersama untuk memperbanyak tumbuhnya lembaga penjamin di berbagai daerah dengan harapan agar UMKM yang jumlahnya mencapai lebih dari 40 juta unit dan menyebar ke seluruh pelosok tanah air mendapatkan pelayanan secara optimal.
d. Untuk memperkuat peran lembaga penjaminan kredit agar lebih efektif maka ada beberapa hal yang diperlukan antara lain :
• Meningkatkan jangkauan pelayanan LPK dengan mendorong tumbuhnya lembaga penjaminan kredit daerah.
• Mengembangkan jasa penjaminan ulang dan asuransi ulang terhadap penjaminan Kredit.
• Memperkuat permodalan lembaga penjamin kredit dan asuransi kredit agar lebih besar kemampuannya.
e. Upaya memperkuat permodalan ini akan memperbesar absobsi kredit yang telah disediakan oleh perbankan. Oleh karena berbagai potensi kerjasama dengan lembaga donor dan lembaga internasional lainya perlu di jangkau. Bagaimanapun baiknya pola penjaminan tetap harus mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari bank sebagai sumber pembiayaan usaha bagi UKM. Akhir kata semoga pola pemanfaatan dana pejaminan ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pemberdayaan koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Sumber:
LIPI
Wikipedia
berbagai sumber

2 comments

  1. Pemerintah saat ini tengah mengenjot pembangunan infrastruktur. Apalagi sektor konstruksi menyumbang 10% produk domestik bruto (PDB) yang tentunya akan ikut mempercepat pembangunan Infrastruktur. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bangsa bisa terdongkrak cepat.

    Pasar Indonesia cukup potensial untuk menarik pengusaha jasa konstruksi datang dan berinvestasi. Di ASEAN Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar dengan kontribusi lebih dari 67%. Bahkan, pertumbuhan pasar konstruksi di Jakarta menempati posisi tertinggi di ASIA saat ini. Tak heran potensi keuntungan yang dapat diraih dari usaha jasa konstruksi di Indonesia termasuk tertinggi di ASEAN.

    Namun bagi pelaku usaha lokal anak bangsa yang bergerak di bidang ini sering mengalami kesulitan dalam mengakses kredit modal kerja. Padahal, sebenarnya ada banyak cara untuk mendapatkan modal, salah satunya dengan mengandeng lembaga penjamin kredit seperti Perum Jamkrindo.
    Sumber: http://www.media-release.info/kredit-konstruksi-dan-infrastruktur-dijamin-jamkrindo/

    1. betul sekali pak, sebenarnya banyak sekali peluang dalam mengembangkan bisnis, baik dari sisi bisnisnya, maupun pendanaan, hanya kadang akses informasi yang masih belum menjangkau target yang hendak disasar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s